LEBAK, TargetOprasiNews. Com — Gelombang kecaman terhadap aksi premanisme yang melibatkan oknum penagih utang (debt collector) terus mengalir. Kali ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kebudayaan Seni Tari Dan Silat (KESTI) Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (TTKKDH) Kabupaten Lebak mengutuk keras dugaan penganiayaan yang menimpa seorang anggota Brimob Polda Banten.
Ketua DPD KESTI TTKKDH Kabupaten Lebak, H. Maman SP, menegaskan bahwa tindakan kekerasan di jalanan oleh oknum debt collector tidak dapat ditoleransi, terlebih korbannya adalah seorang aparat penegak hukum.
"Kami mengecam keras tindakan penganiayaan ini. Kami memberikan dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke akar-akarnya," ujar Maman saat memberikan keterangan Kepada Media Ini, Kamis 4Juni 2026.
Proses Hukum Tanpa Pandang Bulu
Maman mendesak agar aparat kepolisian bertindak tegas dan memproses seluruh pelaku yang terlibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, ketegasan hukum dalam kasus ini sangat penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga marwah institusi keamanan negara.
Di sisi lain, menyikapi tensi yang sempat menghangat di masyarakat pasca-insiden tersebut, Maman mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya para anggota organisasi, agar tetap menahan diri. Ia meminta warga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya (hoaks) yang beredar di media sosial.
"Marilah kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Percayakan sepenuhnya proses penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Jangan ada aksi sepihak, mari kita jaga kondusivitas di tengah masyarakat," tambahnya.
Sinergi Jaga Kamtimas
Pernyataan sikap dari tokoh organisasi pencak silat terbesar di Banten ini diharapkan mampu meredam potensi gesekan di akar rumput. Dukungan moral dari KESTI TTKKDH dinilai strategis dalam memperkuat sinergi antara tokoh masyarakat, ormas, dan Polri.
Langkah ini juga dipandang penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum di wilayah Provinsi Banten tetap berjalan secara berkeadilan, transparan, dan tanpa tekanan dari pihak manapun, demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berkelanjutan. (ds/red)
