WWW.TARGETOPRASINEWS.COM
Lebak, Pada (27/5/2025) - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang juga Koordinator panganan Kadin Pusat, Mulyadi Jayabaya (JB) meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Lebak, agar mengevaluasi Kinerja 4 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Karena kinerja 4 Kepala OPD tersebut sangat mengecewakan dan hanya mementingkan keuntungan peribadi saja.
“Masih banyak pegawai yang layak, buat apa jika tidak mau mendukung arah kebijakan Pimpinan,” kata Mulyadi Jayabaya dalam sambutannya pada acara Gerakan tanam padi sawah serentak, bersama Bupati Lebak di Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.
Mantan Bupati Lebak, 2 Periode Mulyadi Jayabaya, yang biasa akrab disapa JB menyebutkan, 4 OPD yang layak dievaluasi yakni, Kepala Dinas Perizinan, Yadi Basyari, Kepala Bapelitbangda, Yosep M Kholis, Kepala Disperindag, Orok Sukmana, dan Kepala Dinas Pendidikan Lebak, Hari Setiono.
“Untuk Kepala Dinas Perizinan, Yadi Basyari, dia tidak layak karena tidak mendukung program Pemerintah Pusat dan menghambat orang yang akan berinvestasi di Lebak. Sehingga perizinan yang mereka tempuh sudah dua tahun tidak selesai,” sebutnya.
Untuk Kepala Bapelibangda, saudara Yosep tanpa ada Koordinasi telah memindahkan lokasi pembangunan TPS terpadu, yang awalnya berada di Kecamatan Cileles, kini pindah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terakhir di Dengung.
“Dan itu salah satu kebijakan yang mereka lakukan, belum ada hal lain yang menyangkut Anggaran dan usaha pribadi yang di miliki Yosep yakni, Percetakan yang sengaja setiap OPD dianggarkan untuk percetakan agar ke Perusahaan miliknya,” ujar JB.
Untuk Kepala Disperindag, dia Orok Sukmana tidak layak dan tidak mampu menangani Pasar, sehingga banyak gejolak dan aduan Kepadanya.
“Salah satunya pemasangan Gate Parking di pasar Sampai, sehingga membuat pasar sepi pengunjung,” tutur JB.
Kemudian untuk Kepala Dinas Pendidikan kata JB, kepala dinasnya sudah layak diganti Karena, berbagai masalah timbul dan tidak pernah kondusif. Bahkan, saat ini sedang dalam audit BPK dan KPK.
“Kami minta ke 4 orang ini sudah jangan dipakai lagi, masih banyak Pegawai yang layak memimpin di 4 OPD tersebut dan mereka layak berada di Staf ahli Bupati saja,” tegasnya.
