Lebak, TargetOprasiNews.com — Polemik Kepala Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, memasuki babak baru. Di tengah sorotan atas dugaan pernyataan yang menyerang profesi wartawan, muncul dugaan adanya upaya mengarahkan kelompok tani membuat video yang kemudian digunakan untuk membangun narasi bahwa awak media melakukan pemerasan.
Persoalan ini mencuat setelah beredarnya siaran langsung melalui akun TikTok Ama@jarobedi yang menampilkan Kepala Desa Rahong, Jaro Bedi. Dalam siaran tersebut, terdapat pernyataan yang dinilai menyerang profesi wartawan sebagai kontrol sosial, termasuk narasi yang mengesankan adanya permintaan uang dari awak media.
NAMUN, Narasi Tersebut Kini dipertanyakan.
Sejumlah pihak justru menyebut terdapat keterangan dari kelompok tani yang tidak membenarkan adanya permintaan uang oleh wartawan. Bahkan, persoalan lain terkait kegiatan pembangunan sarana pertanian di Desa Rahong ikut mencuat ke permukaan.
Aan, Ketua UPKK Mufakat Tani Desa Rahong, mengungkapkan bahwa dirinya pernah menawarkan kompensasi kepada kepala desa agar tidak ikut campur dalam kegiatan pertanian. Namun tawaran tersebut disebut ditolak.
“Pernah saya tawarkan Rp50 ribu per mobil agar tidak ikut campur dalam kegiatan pertanian, tetapi kepala desa tidak mau. Dia meminta untuk mengirim material batu dengan harga tinggi, satu mobil Rp800 ribu, padahal harga normalnya Rp600 ribu,” ujar Aan, Sabtu (16/8/2026).
Pernyataan Aan tersebut menjadi kontras dengan narasi yang berkembang di media sosial mengenai dugaan pemerasan terhadap kelompok tani oleh awak media.
KING BADAK: JANGAN BALIKKAN FAKTA
Tokoh masyarakat yang dikenal dengan nama King Badak menilai persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan melalui perang narasi di media sosial.
Menurutnya, apabila benar ada pihak yang mengarahkan atau menekan kelompok tani untuk membuat video tertentu guna membangun pembenaran, hal tersebut justru berpotensi menambah persoalan baru.
“Kalau memang benar kelompok tani diarahkan membuat video untuk menarasikan adanya pemerasan wartawan, itu harus dibuktikan. Jangan sampai masyarakat dijadikan alat untuk membangun pembenaran,” tegas King Badak.
Ia juga menilai tuduhan terhadap wartawan tidak boleh dilontarkan tanpa bukti yang jelas.
“Kalau memang ada wartawan meminta uang atau melakukan pemerasan, laporkan dan buktikan. Jangan hanya membuat tuduhan di media sosial. Wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial, dan kalau ada pelanggaran oleh wartawan tentu ada mekanisme hukumnya,” katanya.
DUGAAN MATERIAL BATU JUGA DISOROT
Di sisi lain, persoalan mengenai material batu dalam kegiatan pertanian juga menjadi sorotan. Keterangan Aan mengenai dugaan perbedaan harga material perlu diklarifikasi dan diverifikasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait.
King Badak meminta seluruh pihak membuka data dan dokumen kegiatan agar persoalan tidak berkembang menjadi fitnah maupun tuduhan sepihak.
“Kalau ada persoalan harga material, buka dokumennya. Berapa harga pembelian, siapa pemasoknya, berapa volume material dan siapa yang menentukan harga. Semuanya harus terang,” ujarnya.
Menurut dia, transparansi jauh lebih penting daripada saling melempar tuduhan.
"COOLING DOWN, JANGAN PERKERUH KEADAAN"
King Badak juga meminta Kepala Desa Rahong menahan diri dan tidak memperlebar polemik.
Ia menilai pejabat pemerintahan desa seharusnya menjadi pihak yang menjaga ketenangan masyarakat, bukan memperuncing konflik melalui pernyataan yang berpotensi memicu pertentangan antara pemerintah desa, kelompok tani dan wartawan.
“Sebaiknya Jaro Bedi cooling down. Jangan membuka ruang baru yang justru memperkeruh keadaan. Kita serahkan semuanya kepada proses hukum,” katanya.
King Badak menegaskan, persoalan tersebut telah menjadi perhatian aparat penegak hukum sehingga seluruh pihak diminta menghormati proses yang berjalan.
“Siapa yang benar dan siapa yang salah, kita tunggu proses hukum di Polres Lebak dan Polda Banten. Jangan masyarakat yang menjadi korban dari perang kepentingan,” pungkasnya.
REDAKSI: BUKTI, BUKAN NARASI
Polemik ini kini menempatkan semua pihak pada satu tuntutan sederhana: buka bukti, jangan hanya membangun narasi.
Apabila benar terjadi pemerasan terhadap kelompok tani, aparat penegak hukum harus mengusut dan membuktikannya. Sebaliknya, apabila tuduhan tersebut tidak benar, pihak yang merasa dirugikan berhak mendapatkan pemulihan nama baik sesuai mekanisme hukum.
TargetOprasiNews.Com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Desa Rahong/Jaro Bedi maupun pihak terkait lainnya sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan. (dadang)
