Lebak,TargetOprasiNews.com – Dua tahun kepemimpinan tokoh Banten berinisial AS dinilai lebih banyak melahirkan kontroversi dibanding prestasi. Penilaian itu disampaikan Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni, yang menyebut masyarakat disuguhi dua persoalan besar, yakni temuan BPK terkait pengelolaan anggaran dan dugaan kasus asusila yang menyeret nama AS.
Menurut Eli, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, terdapat temuan kelebihan pembayaran di Dinas Kesehatan sebesar Rp2,7 miliar dan di Dinas PUPR sebesar Rp3,19 miliar. Ia menilai temuan tersebut menjadi bukti masih lemahnya tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, Eli juga menyoroti dugaan kasus asusila yang mencuat ke publik melalui pengakuan seorang perempuan bernama Ida Farida. Menurutnya, persoalan moral seorang pemimpin tidak bisa dianggap sebagai urusan pribadi karena menyangkut kehormatan jabatan dan kepercayaan rakyat.
"Sehebat apa pun program pembangunan, semuanya akan kehilangan makna ketika pemimpinnya diterpa persoalan integritas dan moral. Rakyat membutuhkan pemimpin yang bersih, bukan hanya dalam mengelola anggaran, tetapi juga dalam menjaga kehormatan diri," tegas Eli.
Ia menilai janji pemberantasan korupsi yang pernah disampaikan saat kampanye belum sepenuhnya tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Temuan BPK, kata dia, menjadi alarm bahwa persoalan tata kelola masih harus dibenahi.
"Jangan bicara keberhasilan jika fakta di lapangan masih menunjukkan adanya temuan audit di sejumlah OPD. Rakyat berhak mempertanyakan komitmen pemerintahan terhadap transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.
Eli menegaskan bahwa pemimpin daerah harus menjadi teladan, bukan sumber kontroversi. Ia mengajak masyarakat Banten untuk terus mengawal jalannya pemerintahan serta berani menyampaikan kritik demi menjaga marwah daerah.
"Pemimpin boleh memiliki kekuasaan, tetapi tidak boleh kehilangan akhlak, integritas, dan rasa malu kepada rakyat yang telah memberikan amanah," pungkasnya.
Catatan: Temuan BPK merupakan hasil audit yang memiliki mekanisme tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara dugaan kasus asusila yang disebut narasumber masih berupa tuduhan yang belum diputus oleh pengadilan, sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.
Sumber: Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni.
Penerbit: Tim red
