LEBAK, targetoprasinews.com — Dua lembaga masyarakat terkemuka di Kabupaten Lebak, Forum Warga Bersatu (Forwatu) dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), menggelar rapat kajian khusus di Sekretariat Forwatu,(30/10).
Kegiatan bertema “Lebak Darurat Tambang Ilegal, di Mana Peran Pemerintah dan APH” ini dihadiri Presidium Forwatu Banten King Gajah, Ketua GMBI Distrik Lebak King Naga, serta anggota kedua lembaga.
Dalam rapat tersebut, King Gajah menyoroti maraknya aktivitas pertambangan di Kabupaten Lebak yang dinilai tidak teratur dan diduga ilegal.
“Masalah pertambangan menjadi hal paling krusial di Lebak. Tidak ada yang berani bertindak. Kami bersama masyarakat akan bergerak dan mendorong langkah Ketua GMBI,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Kami akan mendorong pemerintah segera mencari solusi dan berencana mengagendakan pertemuan dengan Presiden,” tegasnya.
Sementara King Naga, Ketua GMBI Distrik Lebak, menegaskan pihaknya akan bersikap tegas terhadap seluruh aktivitas perusahaan yang diduga ilegal.
“Dari hasil temuan kami, banyak perusahaan yang beroperasi tanpa izin resmi, baik di sektor pertambangan maupun peternakan,” ujarnya.
Kedua lembaga tersebut sepakat mengawal dan mendesak aparat penegak hukum (APH) agar bertindak tegas terhadap tambang ilegal yang masih beroperasi di Kabupaten Lebak. (adol)
Editor: Edo. S
