Bandung,- Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ke XXII yang di gelar di Kota Bandung pada 15 Juli 2025 menghasilkan sebuah kesepakatan terkait penolakan terhadap penulisan ulang sejarah yang di gagas oleh Kementerian Kebudayaan.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam sidang Komisi politik di kongres GMNI ke- XXII. Dalam sidang komisi politik, seluruh peserta kongres sepakat menolak usulan Kementrian Kebudayaan yang akan menulis ulang sejarah.
Ketua DPD GMNI Maluku Utara
M Idhar Bakri mengatakan, tulis ulang sejarah yang di inisiasi oleh Kementrian Kebudayaan ini dinilai sangat terburu-buru, sehingga menimbulkan polemik.Tulis ulang sejarah yang terburu buru tersebut dinilai "Miskin" Referensi, Miskin Materi.
"Sehingga menimbulkan perdebatan panjang. Adanya pemotongan peristiwa sejarah, seperti tragedi 98, tidak adanya kekerasan verbal terhadap perempuan. Ini merupakan ketidakadilan," kata M Idar Bakri.
Terlebih kata dia, wacana mengusung Soeharto sebagai pahlawan juga Menjadi diskusi khusus di kalangan kader-kader GMNI se Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Jasa, dan Tanda Kehormatan, ada syarat umum dan syarat khusus untuk mendapatkan gelar.
"Dalam pasal 25 undang-undang itu disebutkan syarat umum, antara lain WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi NKRI, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, serta tidak pernah dipidana penjara," katanya.
"Mengacu ke beberapa peristiwa pelanggaran berat HAM maka posisi mantan Presiden Soeharto tidak layak di nobatkan sebagai pahlawan Nasional," ungkap Leon Wilar ketua DPC GMNI Tomohon Sulawesi Utara menambahkan.
Diketahui, Kongres GMNI ke XXII di Kota Bandung yang mengusung tema "Bersatu Melawan Penjajahan Gaya Baru "Akan Melahirkan Kepemimpinan Nasional Yang Progresif & Revolusioner (Red)
