Lebak Banten, TargetOprasiNews.com — Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Margawangi, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, yang dilaksanakan CV Sinar Niaga Raya, kembali menuai sorotan. Kali ini, persoalan tidak hanya menyangkut sulitnya mendapatkan sumber air, tetapi juga status lahan yang disebut merupakan tanah wakaf pemakaman warga.
Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kabupaten Lebak, Abdul Basit, S.Pd.I., M.Pd., mengatakan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat merupakan kepentingan publik yang harus didukung. Namun, pelaksanaannya tetap wajib memperhatikan ketentuan hukum dan amanah wakaf.
“Pada prinsipnya, kami mendukung upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Abdul Basit.
Menurut dia, apabila lokasi pembangunan tersebut terbukti merupakan tanah wakaf pemakaman, penggunaannya harus melalui mekanisme hukum dan syariah yang berlaku.
“Pada saat yang sama, amanah wakaf wajib dijaga dan dilindungi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan status lahan sebagai salah satu persoalan utama yang perlu dijelaskan oleh pihak terkait. Sebab, pembangunan fasilitas publik tidak hanya membutuhkan kepastian teknis, tetapi juga kepastian mengenai dasar penggunaan lahan.
Di tengah polemik lahan tersebut, persoalan lain muncul dari proses pencarian sumber air. Pihak CV Sinar Niaga Raya melalui Tono Hartono mengakui bahwa pengeboran untuk mendapatkan sumber air menghadapi kendala.
“Sangat sulit. Sudah dua kali pengeboran gagal dan menyerah. Malah mengalihkan, cari tukang bor sampai mendapatkan air. Saya bayar,” kata Tono Hartono saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Keterangan itu memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana proses perencanaan pengeboran dilakukan sejak awal.
Dua kali pengeboran disebut tidak berhasil. Karena itu, publik patut mendapat penjelasan mengenai titik pengeboran, kedalaman, metode yang digunakan, kajian teknis, kondisi geologi lokasi, hingga pihak yang melaksanakan pekerjaan.
Pertanyaan tersebut semakin relevan apabila pengeboran merupakan bagian dari pekerjaan proyek yang menggunakan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
Jangan sampai persoalan baru diketahui setelah pekerjaan berjalan.
Apabila sejak awal sumber air menjadi kebutuhan utama pembangunan SPAM, semestinya aspek teknis mengenai ketersediaan air, kelayakan titik pengeboran, dan kondisi bawah tanah menjadi bagian penting dalam perencanaan.
Langkah mencari tenaga pengeboran lain juga perlu dijelaskan. Jika pengeboran berikutnya menimbulkan biaya tambahan, perlu diketahui apakah biaya tersebut merupakan bagian dari kontrak, pekerjaan tambah, atau menjadi tanggung jawab pihak tertentu.
Di sisi lain, persoalan penggunaan tanah wakaf juga tidak dapat dilepaskan dari perencanaan proyek.
Jika benar terdapat pilihan lahan lain yang bukan tanah wakaf dan dapat digunakan secara sah, maka alasan pemilihan lokasi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Pembangunan SPAM memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, tujuan tersebut harus berjalan beriringan dengan kepastian status lahan, kepatuhan terhadap ketentuan wakaf, perencanaan teknis yang memadai, serta transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Karena itu, Dinas PUPR Kabupaten Lebak dan CV Sinar Niaga Raya perlu memberikan penjelasan mengenai dasar pemilihan lokasi, status tanah, proses pengeboran, serta pertanggungjawaban biaya pekerjaan.
Publik tidak sekadar membutuhkan air bersih. Publik juga membutuhkan kepastian bahwa pembangunan fasilitas tersebut dilaksanakan di atas dasar hukum yang jelas dan melalui proses teknis serta administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga kini, sejumlah pertanyaan tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari pihak teknis terkait.(MZ/DO)
