WWW.TARGETOPRASINEWS.COM
Lebak Banten - Keluarga mahasiswa lebak (Kumala) Geruduk kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada 30 Juni 2025.
Keluarga mahasiswa lebak (Kumala) mendobrak pagar gerbang kantor karena kecewa, Pasalnya, Pihak PUPR kebupaten lebak tidak ngasih jawaban.
"Bahkan Ia juga mendesak pada aksi tersebut copot Kepala DPUPR kabupaten lebak yang tidak becus bekerja,Dan lemah dalam pengawasan proyek infrastruktur jalan desa. Kata Koordinator Idham saat aksi demo.
Lanjut, Beliau juga membuka hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tahun anggaran 2024.
"Ia juga menegaskan bahwa proyek pembangunan jalan Desa di Kabupaten Lebak diduga ada penyimpangan dalam teknis. Akibatnya, negara ditaksir mengalami kerugian hampir Rp2 miliar.
“Temuan BPK menunjukkan adanya manipulasi spesifikasi dan mutu pekerjaan. Ini bentuk kelalaian yang tidak bisa dibiarkan,” Jelas kata Idham saat aksi.
Keluarga mahasiswa lebak (Kumala) mendesak kepada aparat penegak hukum (APH) segera mengusut keterlibatan kontraktor, Konsultan pengawas, Serta pejabat teknis yang menangani proyek tersebut.
Bahkan Mereka juga meminta Bupati Lebak harus mengevaluasi kinerja DPUPR secara menyeluruh dan menuntut Kepala Dinas untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
“Kami mendesak agar PPK, PPTK, hingga Kepala Bidang Bina Marga ikut diperiksa sebagai pihak yang berpotensi mengetahui manipulasi teknis proyek,” ujar Idham.
Pejabat DPUPR Tidak menemui massa. Ketegangan pun meningkat, dan mahasiswa menerobos gerbang kantor sebagai bentuk kekecewaan.
Terkait dengan kegagalan dan kecerobohan yang dilakukan oleh Pegawai PUPR khususnya Kepala Dinas PUPR Lebak, Ia juga mengatakan Tidaklah rasional ketika kesalahan yang sama yakni ketidaksesuaian spesifikasi ditemukan pada 11 proyek pengerjaan, Dan tidaklah mungkin bahwa kontraktor pelaksana seberani itu melakukan tindakan pengurangan volume dan mutu proyek pengerjaan. “Kami menduga bahwa pasti ada indikasi kerjasama kotor (kongkalikong) yang dilakukan oleh PUPR dengan Kontraktor Pelaksana,” Tambah sepdi hidayat selaku ketua KUMALA Perwakilan pandeglang. (Adol/tim)
