Lebak, targetoprasinews.com — Bupati melantik 192 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, Senin (27/4/2026), sebagai bagian dari langkah penguatan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.
Pelantikan itu mencakup 103 pejabat administrator dan 89 pejabat pengawas eselon IV. Dalam arahannya, Hasbi menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab tinggi.
“Jabatan adalah amanah. Ada kepercayaan yang diberikan sehingga harus mampu dijaga dan dijalankan dengan baik,” kata Hasbi saat memberikan sambutan.
Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, sekaligus memperingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Menurut Hasbi, komitmen pemberantasan KKN harus tercermin dalam kinerja nyata di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Kepada para camat yang baru dilantik, Hasbi meminta agar mereka aktif hadir di tengah masyarakat dan mampu menjaga stabilitas sosial di wilayah masing-masing.
“Camat itu adalah bupati di kecamatan. Harus hadir, menjaga kondusivitas, dan merangkul semua unsur masyarakat,” ujarnya.
Hasbi juga menyoroti praktik pungutan liar (pungli) yang dinilai masih menjadi persoalan di lingkungan pemerintahan daerah. Ia memastikan Pemkab Lebak akan mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
“Kalau ada pungli dan terbukti, saya akan perintahkan Inspektorat untuk memeriksa. Itu pelanggaran berat sesuai aturan disiplin ASN, dan saya tidak ragu untuk memberhentikan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Lebak berharap pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pada kepentingan publik, seiring tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang semakin transparan dan responsif. (red)
