Lebak, targetoprasinews.com – Kondisi bangunan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lebak menuai kritik keras dari kalangan aktivis. Gedung yang seharusnya menjadi pusat layanan informasi publik pemerintah daerah justru dinilai tampak memprihatinkan, tidak terawat, bahkan terkesan diabaikan.
Sorotan tajam tersebut disampaikan aktivis senior Kabupaten Lebak yang juga Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Lebak, Lukmanul Hakim. Ia menilai kondisi kantor Diskominfo saat ini tidak mencerminkan institusi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi publik.
Menurut Lukman, dari pantauan di lapangan terlihat sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan. Bahkan, beberapa bagian atap tampak rusak dan lingkungan kantor dinilai kurang tertata dengan baik.
“Kalau dilihat secara kasat mata, kondisi kantor itu sangat memprihatinkan. Ada bagian atap yang rusak, lingkungan terlihat kurang terawat. Padahal Diskominfo itu seharusnya menjadi wajah informasi pemerintah kepada masyarakat,” ujar Lukman kepada wartawan, Senin (9/3/2026).
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perhatian terhadap pemeliharaan fasilitas kantor pemerintahan. Padahal, menurutnya, perawatan dasar bangunan merupakan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan.
“Ini ironis. Lembaga yang bertugas menyampaikan informasi kepada publik justru terlihat tidak mampu menata lingkungan kantornya sendiri. Jika kantor saja tidak terurus, publik tentu bisa mempertanyakan bagaimana pengelolaan pelayanan informasinya,” tegasnya.
Lukman juga menyoroti lokasi kantor Diskominfo yang berada di kawasan strategis pusat pemerintahan Kabupaten Lebak, Banten. Gedung tersebut diketahui berdampingan dengan kantor DPRD Kabupaten Lebak dan hanya berjarak sekitar seratus meter dari Kantor Bupati Lebak.
Menurutnya, dengan posisi yang berada di jantung pemerintahan daerah, kondisi kantor tersebut seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar tetap terlihat layak dan representatif.
“Letaknya di pusat pemerintahan, sangat dekat dengan kantor DPRD dan kantor Bupati. Sangat tidak elok jika kondisi kantor seperti itu dibiarkan. Ini bisa menimbulkan kesan bahwa pemeliharaan fasilitas pemerintahan tidak menjadi prioritas,” katanya.
Ia pun mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi serius terhadap kondisi kantor Diskominfo serta memastikan adanya langkah pembenahan.
“Jangan sampai kantor pemerintahan yang menjadi pusat informasi publik justru terlihat kumuh dan tidak terurus. Pemerintah daerah harus segera turun tangan melakukan pembenahan agar fasilitas kantor tetap layak dan mencerminkan pelayanan yang profesional kepada masyarakat,” pungkasnya.
Penerbit: Tim Redaksi
