Lebak, targetoprasinews.com - 30 Maret 2026 Momen yang seharusnya menjadi simbol kebersamaan pasca-Idulfitri berubah menjadi panggung ketegangan di jantung Pemerintah Kabupaten Lebak. Halal bihalal pegawai di Pendopo, Senin (30/3), justru membuka secara terang dinamika relasi di pucuk kepemimpinan daerah.
Pidato Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, menjadi titik awal memanasnya suasana. Di hadapan ratusan aparatur sipil negara (ASN), ia secara terbuka mengkritik peran Wakil Bupati, Amir Hamzah, yang dinilai melampaui batas kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN.
Sorotan tersebut tidak berhenti pada aspek tata kelola pemerintahan. Dalam penyampaiannya, Hasbi juga menyinggung latar belakang pribadi wakilnya, yang sontak mengubah suasana forum dari formal menjadi tegang.
Reaksi pun tak terelakkan. Amir Hamzah terlihat berdiri dari tempat duduknya dan berusaha menghampiri Bupati. Sejumlah ASN sigap meredam situasi guna mencegah eskalasi di ruang publik.
Tak lama berselang, Wakil Bupati memilih meninggalkan forum sebelum acara berakhir. Langkah tersebut menjadi penanda paling nyata adanya ketegangan terbuka di antara dua figur kunci pemerintahan daerah.
Peristiwa ini bukan sekadar insiden protokoler, melainkan memunculkan pertanyaan lebih dalam mengenai soliditas kepemimpinan di Kabupaten Lebak. Dalam tata kelola pemerintahan daerah, hubungan harmonis antara kepala daerah dan wakilnya merupakan prasyarat penting bagi stabilitas birokrasi dan efektivitas pelayanan publik.
Pengamat menilai, komunikasi publik yang tidak terkelola dengan baik di ruang resmi berpotensi memperlebar jarak koordinasi di internal pemerintahan. Jika tidak segera dikelola, kondisi tersebut dapat berdampak pada kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada di bawahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Hasbi Jayabaya maupun Amir Hamzah. Publik pun menanti klarifikasi sekaligus langkah rekonsiliasi guna memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga. (Sahrul/ds)
